• Admin
• 0 Komen

Wako Ramlan Nurmatias Hadiri Musyawarah Nasional VII APEKSI 2025 di Surabaya

Surabaya – Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, 6 hingga 10 Mei 2025.

Mengusung tema “Dari APEKSI untuk Negeri”, Munas VII APEKSI diikuti oleh 98 wali kota dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mewakili Presiden RI. Selain itu, perwakilan anak muda se-Indonesia yang tergabung dalam Youth City Changers (YCC) juga hadir dalam perhelatan wali kota ini.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Munas VII APEKSI. Banyak manfaat yang bisa diambil dari setiap pelaksanaan APEKSI. Wako juga berharap keikutsertaan Bukittinggi dalam Munas ini dapat membuka peluang kerja sama antar daerah, sekaligus membawa manfaat positif bagi pembangunan Kota Bukittinggi ke depan.

“Apeksi banyak manfaat, karena bisa menjadi sarana untuk membahas persoalan setiap daerah, kerja sama antar daerah, termasuk isu nasional. Kami telah berkunjung juga ke pasar tradisional dan juga kebun binatang Surabaya. Nanti tentu akan ada pembicaraan khusus dengan pemerintah Kota Surabaya untuk program kerjasama nantinya,” ujar Ramlan.

Dalam kesempatan itu, Wako Ramlan juga bicarakan terkait otonami daerah, yang dinilai terhambat dengan beberapa regulasi dari pusat. Sehingga, potensi daerah kurang bisa dimaksimalkan, karana kewenangannya berada di pusat ataupun pemerintah provinsi.

“Kita tentu suarakan masalah otonomi daerah. Banyak kewenangan daerah yang bisa dikatakan terkekang oleh regulasi dari pemerintah pusat. Kita ambil contoh, terminal type A yang kewenanganya ditarik ke pusat. Masalah dunia Pendidikan, dimana sesuai UU no 23, kewenangan SMA ditarik ke provinsi,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Ramlan, butuh kajian ulang terkait regulasi yang ada saat ini. Otonomi daerah, tidak secara utuh diserahkan ke daerah. 

“Bagaimana daerah bisa menggali potensi daerahnya, jika masih terkendala regulasi pemerintah pusat dan provinsi,” tegasnya.

Dalam APEKSI itu, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan, Wali kota merupakan tokoh bangsa yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan di bidang apapun. Salah satunya dilakukan dengan menguatkan fiskal setiap daerah, dimana, Pendapatan Asli Daerah lebih besar dibanding dana transfer pusat.

“Mimpi kita, 98 kota di Indonesia, kekuatan fiskalnya terus menguat dan tumbuh dari tahun ke tahun. Salah satu ikhtiarnya, adalah efisiensi. Efisiensi jangan disalahartikan, efisiensi itu menguatkan ruang fiskal, efieisensi adalah investasi, efisiensi adalah visi jangka panjang. Menghilangkan yang mubazir agar tercipta ruang fiskal yang kokoh,” ungkapnya.

Pemerintah pusat akan berupaya visi misi seluruh kepala daerah, sinergi dan sejalan dengan apa yang ditargetkan Presiden RI, Prabowo Subianto. 

“Semua bisa sinkron jika komunikasi lancar. Program strategis nasional pengungkit potensi daerah. Contoh saja, swasembada pangan itu mensejahterakan warga. Makan bergizi gratis akan berikan kesehatan dan kesejahteraan warga. Cek Kesehatan gratis juga akan menguntungkan seluruh kepala daerah. Jika semua dikoordinasikan dengan baik, semua akan berikan manfaat yang baik untuk seluruh warga,”

Terkait target 80.000 koperasi merah putih, di desa dan kelurahan. Bima Arya menjelaskan, pembetukan koperasi ini, targetnya agar program pusat bisa langsung sampai ke daerah. 

“Pupuk tidak harus melalui jalan berliku untuk sampai ke petani. Program pemerintah bisa langsung menyentuh ke bawah. Untuk itu, butuh peraturan kepala daerah tentang ini. Begitu juga dengan sekolah rakyat dan sekolah unggulan atau sekolah garuda. Semua ditujukan untuk mengungkit semua potensi daerah. Kita harus bergerak bersama, untuk menguatkan fiskal setiap daerah,” tegasnya.

Agenda Munas VII APEKSI, meliputi berbagai kegiatan penting, mulai dari forum bisnis, pameran produk unggulan daerah, festival seni budaya, hingga karnaval budaya. Selain itu, para peserta juga berkesempatan mengikuti city tour untuk mengenal potensi wisata dan ekonomi kreatif Kota Surabaya.

Selain menjadi ajang untuk mempererat kerja sama, Munas VII APEKSI juga membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan kota, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan otonomi daerah. Forum ini menjadi wadah bagi pemerintah kota untuk bertukar pengalaman, menjalin sinergi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan demi kemajuan perkotaan di Indonesia.